TEMPO.CO, Bogor - Periode politik pada 2018-2019 diperkirakan turut mendorong perkembangan industri perdagangan berjangka komoditas (PBK) seiring dengan meningkatnya belanja masyarakat. Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) Fajar Wibhiyadi menyampaikan, pada 2018, industri PBK mendapat tantangan dari periode politik pemilihan kelapa daerah dan menjelang pemilihan presiden 2019.
Namun demikian, kedua agenda besar itu membuat banyak dana mengalir di masyarakat sehingga lebih banyak terjadi belanja. "Mudah-mudahan tantangan politik justru berimbas positif ke industri PBK karena meningkatnya spending," ujarnya dalam acara Rifan Military Experience to Break the Highest Record pada Jumat malam, 26 Januari 2018.
Di samping agenda politik, produk domestik bruto Indonesia di atas 5 persen dan inflasi yang kian terkendali membuat makro ekonomi mengalami perbaikan. Hal ini tentu mengundang lebih banyak minat masyarakat untuk berinvestasi, seperti di industri PBK.
Chief Business Officer PT Rifan Financindo Berjangka Teddy Prasetya menuturkan agenda pilkada 2018 tidak terlalu mempengaruhi transaksi di PBK. Namun diperkirakan berdampak cukup besar saat pilpres 2019.
"(Dari) pengalaman seperti pilpres 2004 dan 2009, pengaruhnya cukup signifikan terhadap transaksi PBK," ujarnya.
Saat periode tahun pilpres, banyak investor dan pebisnis yang wait and see untuk melihat perkembangan siapa yang menjadi orang nomor satu di Indonesia. Karena itu, transaksi PBK cenderung melambat.
Mengantisipasi hal tersebut, Rifan akan memacu transaksi PBK menjadi satu juta lot pada 2018 dibanding realisasi tahun lalu sejumlah 610.326 lot. Jumlah investor juga ditargetkan bertambah 3.000 orang dari saat ini sekitar 10 ribu akun.
Menurutnya, ada tiga hal yang harus diperhatikan agar industri PBK makin berkembang. Pertama, menerapkan edukasi, sosialisasi, dan promosi.
Kedua, penegakan hukum yang tegas. Industri PBK sebetulnya memiliki peraturan dan landasan hukum yang jelas. Sayangnya, masih banyak pihak yang tidak menjaga integritas sehingga mencoreng citra industri secara keseluruhan.
Ketiga, penerapan prinsip good corporate governance oleh seluruh pemangku kepentingan industri PBK, seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai regulator, bursa berjangka, dan lembaga kliring sebagai self-regulatory organization, serta pialang sebagai pelaku usaha.
Menurut Rifan, potensi pasar Indonesia sangat besar. Di negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, jumlah investor PBK sudah melampaui 2 persen dari total penduduk, sementara di Jakarta Futures Exchange (JFX) baru mencapai kisaran 110 ribu akun.
"Bahkan SID pasar modal saja baru mencapai 1,1 juta akun nasabah, sedangkan kami baru 10 persennya sekitar 110 ribu. Kami di perdagangan berjangka komoditas juga mengincar target 2 persen dari total populasi untuk jangka panjang," tutur Rifan.
Sumber: https://bisnis.tempo.co/read/1054862/tahun-politik-dorong-transaksi-perdagangan-berjangka-komoditas
